Sekolah Gratis Tapi Buku Pelajaran Belum Gratis

Image by banjar saraswati via Flickr

Sebelum waktu pendaftaran anak sekolah tiba, di TV sering ditanyangkan iklan Pemerintah tentang sekolah gratis alias tidak bayar untuk pendidikan dasar SD/SMP. Iklan ini sangat komunikatif dan jelas menjelaskan bahwa pendidikan itu penting dan Pemerintah meng-gratiskan biayanya. Tetapi angin surga ini ternyata masih ada embel-embel SKB (Syarat dan Ketentuan Berlaku) yang tidak disampaikan di iklan tersebut. Salah satu syarat antara lain buku pelajaran, buku/alat tulis, dan seragam harus beli sendiri. Untuk kondisi anak dari masyarakat miskin sepertinya harus berpikir ulang untuk masuk sekolah.

Sebenarnya buku pelajaran oleh Pemerintah sudah memberikan bantuan dalam bentuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Buku pada tahun 2006. Pada awalnya sebesar Rp 20.000 per siswa per semester, mungkin Anda bisa bayangkan dengan uang sebesar tersebut dapat berapa buku. Malah sekarang BOS buku diturunkan menjadi Rp 12.000 per siswa per semester, dengan alasan sudah adanya buku elektronik gratis dan buku murah.

Buku elektronik ini dimulai sejak dibelinya copy right buku-buku pelajaran SD/SMP/SMA oleh Depdiknas (Diknas) pada bulan Februari 2008. Pada Mei 2008, akhirnya Diknas mulai menyebarkan buku-buku elektronik tersebut melalui Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas). Tetapi karena banyaknya sekolah yang tidak mempunyai akses ke internet, maka Agustus 2008 Diknas membuat CD berisikan Buku Sekolah Elektronik (BSE) ke sekolah. Walaupun ini solusi yang praktis, tetap saja untuk mencetak biayanya lebih mahal dibanding buku cetak di pasaran. Akhirnya BSE bisa cetak oleh Penerbit buku tanpa bayar copy-right dan boleh dijual dengan syarat harga eceran antara Rp 4.000 s/d 29.000,-. Syarat yang lain adalah buku ini tidak boleh dijual lewat sekolah atau guru, tetapi harus di toko buku. Inilah yang sekarang disebut buku murah yang diluncurkan Presiden SBY 20 Agustus 2008. Penyediaan buku murah inilah tujuan utama dalam pembelian copy-right buku pelajaran oleh Pemerintah.

Dari histori buku elektronik dan buku murah diatas, akhirnya masyarakat tetap saja harus menyediakan dana untuk pendidikan anak-anaknya. Kondisi tiap daerah di Indonesia mungkin berbeda-beda. Di SD negeri di Jakarta, kebanyakan murid mendapatkan buku pelajaran gratis untuk semua mata pelajaran (setidaknya ini pengalaman anak saya yang baru masuk SD Negeri di Jakarta Utara). Di daerah lain mungkin beda karena kadang-kadang penyediaan buku gratis selain bergantung pada BOS buku juga bergantung pada Pemerintah Daerah dan bantuan pihak lain. Akhirnya pemeretaan pendidikan di Indonesia akhirnya makin memprihatinkan saja.

Artikel ini banyak bersumber dari artikel harian Kompas, jika Anda mempunyai informasi yang menarik tentang buku pelajaran ini akan sangat berguna dalam memperkaya informasi disini, Berikanlah komentar dibawah ini. Semoga artikel ini bisa memberikan kontribusi untuk pendidikan anak-anak kita.